Inspirasi: TUGAS I.PENGETAHUAN SOSIAL

MUHAMAD RAHMAT

NPM :14111694

KLEAS :1KA20

MAKALAH KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai

kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, Yang pokok adalah bahwa setiap orang

haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga

terhindar dari kemungkinan menjadi ‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan.

Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang

memilki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan

perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status

dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan

kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan

(naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu

melalui registrasi biasa.

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’,

mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan

melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih

berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara

Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di

Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak

berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya,

dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal

ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya

terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui

proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan

kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.

1.2 Rumusan Masalah

Yang akan dibahas dalam makalah ini adalah tentang pengertian

kewarganegaraandan kedudukan warga Negara di Indonesia. Yang mana keduanya

merupakan dasar bagi kita seorang warga Negara, agar mengetahui batasan-batasa

kewarganegaraan dan perolehan hakdan kewajiban seorang warga negara, yang di

harapkan akan menentukan langkah-langkah kita dalam upaya bela negara.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Memenuhi salah satu tugas mata pelajaran pendidika kewarganegaraan

2. menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarga negaraan.

3. membahas secara sederhana peranan warga negara.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KEWARGANEGARAAN

2.1.1 Pangertian

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.
Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa Inggris: Civics) yang diberikan di sekolah-sekolah.

2.1.2 WARGA NEGARA INDONESIA

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU

sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu

Tanda Penduduk

, berdasarkan Kabupaten

atau (khusus DKI Jakarta

) Provinsi, tempat

ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor

identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan

, NIK) apabila ia telah berusia 17

tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor

diberikan oleh negara

kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata

hukum internasional.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi

Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi

WNI

2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI

3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan

ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya

4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan

ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang

ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya

meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI

6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang

diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan

sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada

waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah

dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui

keberadaannya

11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah

dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18

tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing

2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah

sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan

3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan

bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh

kewarganegaraan Indonesia

4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara

sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam

situasi sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan

bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya

memperoleh kewarganegaraan Indonesia

2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang

diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh

warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas,

dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses

pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara

Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima

tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan

pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak

mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun

2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak

yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan

lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun

2007.

Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas

kewarganegaraan ius sanguinis

; ditambah dengan ius soli

terbatas (lihat poin 8-10)

dan kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11).

2.2 KEDUDUKAN WARGA NEGARA DI NEGARA INDONESIA

Dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui

tiga cara, yaitu: (i) kewarganegaraan karena kelahiran atau ‘citizenship by birth’, (ii)

kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau ‘citizenship by naturalization’, dan

(iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau ‘citizenship by registration’.

Ketiga cara ini seyogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka

pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga

kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan

itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama

ini.

Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak

sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. Sebagai contoh,

banyak warganegara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Belanda, di

Republik Rakyat Cina, ataupun di Australia dan negara-negara lainnya dalam waktu

yang lama sampai melahirkan keturunan, tetapi tetap mempertahankan status

kewarganegaraan Republik Indonesia.

Keturunan mereka ini dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia

dengan cara registrasi biasa yang prosesnya tentu jauh lebih sederhana daripada

proses naturalisasi. Dapat pula terjadi, apabila yang bersangkutan, karena sesuatu

sebab, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, baik karena kelalaian ataupun sebab-

sebab lain, lalu kemudian berkeinginan untuk kembali mendapatkan

kewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya seyogyanya tidak disamakan dengan

seorang warganegara asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan

Indonesia.

Lagi pula sebab-sebab hilangnya status kewarganegaraan itu bisa saja terjadi

karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil,

ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin

melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warganegara Indonesia. Sebab atau

alasan hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang

penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status

kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-masing

alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain.

Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk

mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi

‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap

negara tidak boleh membiarkan seseorang memilki dua status kewarganegaraan

sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-

negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena

itu, di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui

proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang

lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa.

Di samping itu, dalam proses perjanjian antar negara, perlu diharmonisasikan

adanya prinsip-prinsip yang secara diametral bertentangan, yaitu prinsip ‘ius soli’

dan prinsip ‘ius sanguinis’ sebagaimana diuraikan di atas. Kita memang tidak dapat

memaksakan pemberlakuan satu prinsip kepada suatu negara yang menganut prinsip

yang berbeda. Akan tetapi, terdapat kecenderungan internasional untuk mengatur

agar terjadi harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu, sehingga di satu pihak

dapat dihindari terjadinya dwi-kewarganegaraan, tetapi di pihak lain tidak akan ada

orang yang berstatus ‘stateless’ tanpa kehendak sadarnya sendiri. Karena itu, sebagai

jalan tengah terhadap kemungkinan perbedaan tersebut, banyak negara yang

berusaha menerapkan sistem campuran dengan tetap berpatokan utama pada prinsip

dasar yang dianut dalam sistem hukum masing-masing.